Jakarta, Spoiler.id – Komisi VIII DPR RI memperkirakan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2027 berpotensi mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Proyeksi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing hingga kenaikan harga berbagai layanan di Arab Saudi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan peluang penurunan biaya haji pada 2027 dinilai cukup kecil apabila skema perhitungan masih menggunakan formula yang sama seperti tahun sebelumnya.
“Saya kira tidak turun. Kemungkinan naik kalau cara menghitungnya seperti tahun lalu,” kata Marwan Dasopang di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7).
Meski demikian, Marwan meminta publik menunggu usulan resmi biaya haji 2027 yang akan disampaikan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sebelum dilakukan pembahasan bersama DPR.
Menurut dia, apabila usulan pemerintah lebih tinggi dibandingkan biaya haji tahun sebelumnya, Komisi VIII DPR dapat memahami alasan yang mendasarinya.
“Kalau mereka mengusulkan di atas tahun lalu, Komisi VIII memahami itu karena, satu, berdasarkan kurs perbedaan mata uang kita yang sangat jomplang. Kemudian, kenaikan harga-harga juga di Saudi, ditambah pajak,” ujarnya.
Marwan menilai biaya haji 2027 masih memungkinkan dipertahankan pada level yang sama dengan tahun 2026. Namun, hal tersebut membutuhkan skema baru dalam penyusunan komponen biaya agar tidak membebani calon jamaah.
Ia mengatakan keberhasilan skema tersebut bergantung pada kemampuan Kementerian Haji dan Umrah dalam melakukan negosiasi dengan berbagai pihak di Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji.
Menurut Marwan, upaya menekan biaya tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan bagi jamaah Indonesia.
“Kalau pun turun ya nanti pelayanan yang turun. Umpamanya makannya semakin kurang menarik, tidak rasa nusantara. Itu kan enggak mungkin, enggak mungkin terjadi,” katanya.
DPR bersama pemerintah dijadwalkan akan membahas usulan biaya haji 2027 setelah Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan rancangan resmi sebagai dasar penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.
