Bengkulu, Spoiler.id — Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menindaklanjuti sejumlah tuntutan agraria yang disampaikan masyarakat dalam aksi peringatan Hari Tani Nasional 2026. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Herwan Antoni dan perwakilan Aliansi Rakyat Bersatu bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bengkulu, Senin (26/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu itu menjadi forum dialog untuk membahas perkembangan penanganan tuntutan sekaligus mencari solusi atas persoalan agraria yang berdampak pada masyarakat.
Herwan Antoni mengatakan, pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis sehari setelah aksi berlangsung. Sejumlah tuntutan yang disampaikan di depan Kantor Gubernur Bengkulu mulai ditindaklanjuti sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing instansi.
“Pada prinsipnya, apa yang telah diupayakan dan dijanjikan oleh pemerintah daerah sudah langsung kami tindak lanjuti secepat mungkin. Koordinasi dengan OPD teknis juga telah dilakukan. Namun, untuk memperoleh hasil dari tindak lanjut tersebut tentu membutuhkan proses,” ujar Herwan Antoni.
Hearing tersebut dipimpin Herwan Antoni bersama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu R.A. Denni. Sejumlah kepala OPD terkait turut hadir untuk membahas aspirasi masyarakat sesuai kewenangan masing-masing.
Di antaranya, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sri Herlin Despita, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Safnizar, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rico Yulyana, serta perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Pertemuan itu juga dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mif Tarul Ilmi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Deki Zulkarnain, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dadi Haryanto, serta perwakilan Biro Hukum.
Herwan menegaskan, Pemprov Bengkulu berkomitmen membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan menghormati hak-hak warga, termasuk yang berkaitan dengan persoalan agraria.
Menurut dia, penyelesaian persoalan agraria membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah serta pembahasan secara cermat agar setiap langkah yang diambil sesuai dengan kewenangan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah provinsi berharap komunikasi dengan Aliansi Rakyat Bersatu dan GMNI Bengkulu tetap terjaga sehingga aspirasi masyarakat dapat dibahas secara komprehensif dan memperoleh tindak lanjut yang jelas.
Pemprov Bengkulu juga diharapkan terus mengawal koordinasi antarinstansi agar tuntutan agraria yang disampaikan masyarakat mendapat perhatian dan penanganan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2026
