Bengkulu, Spoiler.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memastikan akan segera memanggil seorang kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sorotan publik setelah beredarnya foto dan video yang diduga memperlihatkan dirinya bersama seorang wanita.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan pemerintah telah mengetahui informasi tersebut dari berbagai pemberitaan media dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan saat dimintai tanggapan terkait video yang ramai diperbincangkan di media sosial.
“Kami sudah mendapatkan informasi tersebut dari berbagai pemberitaan media. Kami mengucapkan terima kasih kepada media yang telah menyampaikan informasi tersebut. Dalam pemberitaan itu terdapat laporan maupun dugaan, semuanya kami hormati,” kata Herwan Antoni, seperti dikutip dari Tintabangsa.com.
Menurut Herwan, Pemprov Bengkulu tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum memperoleh penjelasan langsung dari pihak yang diduga terkait.
“Pemprov Bengkulu akan menindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Kami akan menelusurinya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, kemudian segera memanggil pihak yang diduga terkait untuk dimintai klarifikasi mengenai kebenaran informasi tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, hingga kini pejabat yang bersangkutan memang belum dipanggil. Namun, proses klarifikasi akan segera dilakukan.
“Kami akan segera memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi,” katanya.
Selain menanggapi persoalan tersebut, Herwan menegaskan evaluasi terhadap seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu terus dilakukan secara berkala. Menurutnya, pemerintah daerah baru saja melaksanakan uji kesesuaian jabatan (job fit) terhadap 12 kepala OPD sebagai bagian dari penilaian kompetensi dan kinerja.
Evaluasi tersebut mencakup aspek kompetensi manajerial, sosial kultural, hingga capaian kinerja. Ke depan, evaluasi juga akan dilakukan terhadap pejabat administrator dan pengawas secara berkala setiap tiga bulan.
Terkait kemungkinan sanksi apabila ditemukan pelanggaran etika, Herwan menegaskan setiap aparatur sipil negara (ASN) wajib menjaga integritas dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
“ASN diwajibkan menjaga integritas dan etika. Apabila etika tersebut dilanggar, tentu akan ada sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, mekanisme pembinaan menjadi langkah awal bagi ASN yang dinilai memiliki kinerja atau perilaku yang tidak sesuai ketentuan. Setelah masa pembinaan selama enam bulan, akan dilakukan evaluasi kembali sebelum diputuskan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan mutasi maupun sanksi lainnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi yang memastikan kebenaran foto maupun video yang beredar. Pemprov Bengkulu masih menunggu hasil klarifikasi dari pejabat yang bersangkutan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
