Lebong, Spoiler.id – Dua proyek pembangunan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, tahun anggaran 2026 menjadi sorotan Masyarakat Analis Finansial & Investigasi Anggaran (MAFIA).
Koordinator Tim Investigasi MAFIA, Putra, meminta proses pengadaan hingga pelaksanaan kedua proyek tersebut mendapat perhatian serius, terutama menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian penggunaan anggaran.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah Belanja Modal Bangunan Gedung Cathlab (Single Plane) dengan nilai pagu anggaran Rp2,3 miliar dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp2.299.888.558.
Berdasarkan data tender yang menjadi perhatian MAFIA, sebanyak sembilan perusahaan mengikuti proses lelang proyek tersebut. Dalam tahapan evaluasi, tidak terdapat peserta yang dinyatakan gugur hingga akhirnya CV SNB ditetapkan sebagai pemenang dan melanjutkan pekerjaan melalui proses kontrak.
Selain itu, MAFIA menyoroti proyek Belanja Modal Bangunan Gedung Sarana Cytotoxic Drugs Safety Cabinet dengan nilai pagu anggaran Rp1.348.476.000 dan HPS sebesar Rp1.348.337.113.
Dalam proses pengadaan proyek tersebut, tercatat lima perusahaan mengikuti lelang. Hasilnya, PT ADR ditetapkan sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak.
Putra mengatakan, besarnya nilai anggaran pada kedua proyek tersebut harus diimbangi dengan pelaksanaan yang transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurut dia, sejumlah aspek perlu dicermati untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dua proyek ini bernilai miliaran rupiah. Karena itu, prosesnya harus benar-benar transparan dan pelaksanaannya perlu mendapat pengawasan secara serius,” ujar Putra.
Ia menjelaskan, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap proses administrasi pengadaan dan penetapan pemenang tender. Pemeriksaan juga perlu mencakup perencanaan anggaran, kesesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, kualitas pekerjaan, hingga kondisi fisik pembangunan di lapangan.
MAFIA menilai pengawasan sejak tahap awal penting dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan yang dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan, hal tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk apabila terdapat bukti unsur tindak pidana korupsi.
“Kami meminta aparat penegak hukum dan instansi pengawas untuk ikut memantau pelaksanaan kedua proyek tersebut. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penggunaan anggaran, hingga hasil pekerjaan di lapangan,” tegasnya.
Putra menambahkan, sorotan terhadap kedua proyek tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik.
Menurutnya, transparansi dan pengawasan yang memadai diperlukan agar pembangunan fasilitas kesehatan di RSUD Lebong benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta dilaksanakan sesuai spesifikasi dan ketentuan yang berlaku.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak RSUD Lebong, pelaksana proyek, maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan secara proporsional.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2026
