Spoiler.id – Di atas kertas, jargon Helmi Hasan dan Mian terdengar manis: infrastruktur dasar untuk rakyat, pelayanan kesehatan untuk bantu rakyat, BPJS gratis untuk semua. Tapi di lapangan, narasi populis itu berubah jadi ironi, rakyat yang mestinya dibantu justru dibuntu.
Rumah Sakit Umum Daerah dr M Yunus (RSMY) Bengkulu adalah saksi betapa rapuhnya slogan pro-rakyat tanpa pembenahan sistem pelayanan. Sudah lama publik mengeluh, pelayanan di RS milik Pemprov ini “tidak manusiawi”. BPJS bukan prioritas, prosedur berbelit, empati petugas minim. Banyak rakyat Bengkulu kecewa, tapi suara mereka kerap tenggelam di balik baliho iklan BPJS gratis.
Terbaru, seorang pasien kronis harus pindah rumah sakit karena obat rutin yang dibutuhkan tak kunjung tersedia. Pasien ini bukan pasien baru, sudah lama di bawah pengawasan dokter spesialis saraf, dengan riwayat rawat inap berulang. Tapi keluarganya dibuat frustrasi: menunggu obat yang tak datang, bertanya berkali-kali, hanya dijawab datar, tanpa kepastian.
“Kami sudah tanya berkali-kali soal obat, tapi jawabannya hanya ‘ikalep yang sudah ada, yang lain belum’. Itu disampaikan seolah pasien ini tidak ada artinya,” ungkap keluarga pasien, menirukan pernyataan Mansyur, staf bagian ketersediaan obat RSMY, Selasa (15/7/25).
Karena tak mau berjudi dengan nyawa, keluarga akhirnya pindahkan pasien ke rumah sakit lain, meski harus keluar biaya tambahan. Ironis? Lebih dari itu: BPJS gratis di spanduk, tapi rakyat tetap rogoh kocek agar tetap hidup.
Celakanya, ini bukan kasus tunggal. Banyak keluarga pasien mengaku pengalaman serupa: obat sering habis, pelayanan lamban, informasi serba samar. BPJS tak otomatis jadi jaminan. Yang gratis hanya kartu, bukan pelayanannya.
Narasi Populis yang Hampa Sistem
Program BPJS Gratis Helmi-Mian semestinya jadi pintu pembebas rakyat kecil dari beban biaya kesehatan. Tapi jika manajemen RS amburadul, logistik farmasi berantakan, tenaga kesehatan ogah empati, apa artinya kartu itu?
Prof. Hasbullah Thabrany, pakar kebijakan kesehatan nasional, menegaskan, “BPJS hanya skema pembiayaan. Kalau manajemen RS tidak tertib, pasien tetap antre obat yang tidak datang. Ini bukan soal gratis atau bayar, ini soal sistem.”
Dr. Irfan Humaidi, peneliti pelayanan publik, juga mengkritik pola serupa di banyak daerah: “Program populis sering hanya jaminan di atas kertas. Di lapangan, rakyat tetap bayar sendiri karena stok obat kosong, rujukan lambat, tenaga medis kurang.”
Maladministrasi atau Kealpaan?
Hak rakyat atas pelayanan kesehatan dijamin konstitusi lewat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketika pasien kronis, yang butuh terapi rutin, terpaksa pindah karena obat kosong, patut dicurigai ada yang tidak beres: apakah prosedur pengadaan obat dijalankan dengan benar? Apakah dana belanja obat cukup? Apakah ada pembiaran?
Kalau kasus seperti ini berulang, bisa masuk kategori maladministrasi pelayanan publik. Kalau disengaja demi memangkas biaya, apalagi untuk menutupi defisit, bisa menyerempet pelanggaran hukum.
Audit Menyeluruh: Solusi Bukan Klarifikasi
Pemerintah Provinsi Bengkulu, DPRD, dan Dinas Kesehatan jangan hanya menonton. Segera lakukan audit menyeluruh:
Apakah prosedur permintaan obat sesuai kebutuhan medis?
Apakah ada keterlambatan distribusi dari penyedia?
Apakah ada kelalaian manajemen farmasi RS?
Apakah ada potensi kebocoran anggaran?
Jika perlu, ganti manajemen RS yang tak mampu menjamin hak dasar pasien. Rakyat tidak butuh klarifikasi normatif, rakyat butuh kepastian layanan.
Berhenti Bangun Narasi Kosong
Opini ini mendesak Helmi Hasan dan politisi lain yang gemar menebar slogan “BPJS Gratis” hentikan jualan politik murahan. Gratis di kartu tak berarti apa-apa bila pelayanan di IGD tetap diskriminatif. Kalau mau benar-benar membantu rakyat, bangun manajemen RS yang profesional, logistik obat yang disiplin, tenaga medis yang sejahtera dan punya empati.
Karena kalau tidak, rakyat hanya jadi bahan promosi, sekaligus korban. Dibantu di spanduk, dibuntu di ranjang rumah sakit.
Oleh: Vox Populi Vox Dei
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
