Opini Publik: Vox Populi VD
Bengkulu, Spoiler.id – Bank Bengkulu hari ini bukan sekadar lembaga keuangan daerah. Ia adalah cermin retak dari bagaimana tata kelola publik bisa runtuh ketika kepentingan politik dan budaya “asal bapak senang” dibiarkan mengatur ruang yang seharusnya berdiri di atas profesionalisme dan integritas.
Berbagai kasus mulai dari kredit fiktif, penyalahgunaan kas, hingga transaksi mencurigakan yang melibatkan orang dalam bukan sekadar deretan insiden yang kebetulan terjadi. Semua itu adalah gejala dari akar masalah yang lebih dalam: salah pilih pemimpin.
Dan ketika bank daerah dipimpin bukan oleh bankir profesional, melainkan oleh sosok titipan, kompromi politik, atau hasil lobi pejabat, maka kehancuran bukan risiko — melainkan konsekuensi.
Bank Bengkulu: Kuat di Laporan, Rapuh dalam Tata Kelola
Grafik keuangan mungkin tampak naik. Laporan tahunan mungkin terlihat sehat. Tetapi publik mencium bau busuk lain: kredit cair tanpa nasabah tahu, plafon yang dimanipulasi, dana yang hilang, hingga catatan internal yang tidak dikunci oleh pengawasan memadai.
Itu bukan sekadar “kesalahan oknum”.
Itu adalah tanda bahwa sistem pengawasan gagal karena pimpinan tidak punya cukup kedalaman pengalaman, atau tidak cukup independen untuk menjaga bank dari tekanan eksternal.
Bank yang dipimpin oleh figur kompromi akan selalu beroperasi dalam kompromi.
Dan kompromi adalah pintu paling mudah menuju fraud.
Uang yang Dikelola Bank Bengkulu Adalah Uang Rakyat
Inilah hal yang sering dilupakan para pemegang saham, para kepala daerah di Bengkulu:
Bank ini mengelola dana penyertaan modal dari saham APBD, Gaji ASN, Tabungan masyarakat, Kredit UMKM, Dana publik dalam berbagai bentuk.
Artinya: setiap kesalahan manajemen bukan hanya merugikan bank, tetapi merampas keamanan finansial rakyat Bengkulu.
Ketika fraud terjadi karena pemimpin tidak kompeten, yang menjadi korban bukan pejabat.
Yang menjadi korban adalah rakyat.
Kepala Daerah Wajib Berhenti Memperlakukan Bank sebagai Arena Titipan
Sudah bertahun-tahun kursi strategis di Bank Bengkulu menjadi objek pertimbangan kedekatan, bukan kelayakan. Jabatan dilihat sebagai ruang parkir orang dekat, bukan posisi kritis yang menentukan nasib stabilitas ekonomi daerah.
Bank bukannya dipimpin oleh bankir yang hidup dalam disiplin risiko dan tata kelola, tetapi oleh figur yang baru belajar setelah duduk.
Inilah yang berbahaya:
Bank bukan tempat belajar. Bank adalah tempat mengelola uang rakyat.
Ketika kepala daerah menunjuk seseorang karena “punya kedekatan”, “punya jasa”, atau “bisa dipertimbangkan kembali”, maka itu bukan sekadar keliru, itu pengkhianatan terhadap amanah publik.
Saat Pemegang Saham Harus Tunjukkan Integritas
Jika kepala daerah ingin Bank Bengkulu selamat dari krisis reputasi dan potensi kerugian lebih besar, maka jalannya hanya satu: menyerahkan kepemimpinan bank kepada bankir profesional.
Seleksi direksi dan komisaris harus:
Terbuka dan tanpa intervensi,
Berbasis kompetensi dan rekam jejak,
Menilai integritas tanpa kompromi,
Menghindari seluruh bentuk titipan,
Melibatkan pihak independen dan ahli perbankan.
Karena bank daerah hanya akan pulih jika dipimpin oleh seseorang yang tidak bergantung pada perlindungan politik, melainkan pada reputasi profesionalnya sendiri.
Kesimpulan Vox Populi:
Cukup Sudah Salah Pilih, Rakyat Tak Boleh Jadi Korban Lagi
Bank Bengkulu berada di persimpangan.
Jika pemegang saham, para kepala daerah — terus mengulangi pola lama, krisis tidak akan pernah benar-benar selesai. Penyimpangan baru akan muncul, skandal baru akan lahir, dan rakyat Bengkulu kembali menjadi korban.
Suara publik sudah jelas dan tegas:
Hentikan titipan. Hentikan kedekatan. Hentikan asal bapak senang.
Pilih bankir profesional, agar Bank Bengkulu tidak menjadi monumen kegagalan tata kelola daerah.
Karena amanah mengelola uang rakyat tidak boleh jatuh ke tangan yang salah.
Bukan lagi. Tidak sekarang. Tidak lagi untuk masa depan Bengkulu.
