Jakarta, Spoiler.id – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan pentingnya Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bukti pemenuhan standar mutu serta keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari total 8.583 SPPG atau dapur MBG yang tercatat hingga 22 September 2025, hanya 34 yang telah memiliki SLHS, sementara 8.549 lainnya belum mengantongi sertifikasi tersebut.
“SPPG wajib memiliki SLHS dari Kementerian Kesehatan sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pangan pada program MBG,” kata Qodari, dikutip dari siaran pers, Senin (22/9).
Selain itu, ia menyoroti catatan Kementerian Kesehatan terkait kesenjangan besar penerapan standar keamanan pangan. Dari ribuan SPPG, hanya 312 yang benar-benar menjalankan SOP Keamanan Pangan.
“Kalau mau mengatasi masalah ini, SOP harus ada dan dijalankan. Tidak bisa hanya formalitas,” tegasnya.
Menurut Qodari, regulasi sebenarnya sudah diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dukungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, lemahnya pengawasan dan kepatuhan di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah utama.
“PR kita ada di aktivasi dan pengawasan kepatuhan. Regulasi sudah ada, tinggal bagaimana memastikan standar itu benar-benar berjalan,” katanya.
Qodari juga menegaskan bahwa kasus keracunan yang marak belakangan ini umumnya dipicu oleh rendahnya higienitas makanan, pengolahan tidak sesuai suhu standar, kontaminasi silang dari petugas, hingga alergi penerima manfaat.
“Masalah yang sama dicatat Kemenkes, BGN, dan BPOM. Data berbeda-beda tapi tetap menunjukkan konsistensi: masalah ini nyata dan butuh penanganan segera,” ujarnya.
Ia memastikan pemerintah responsif terhadap kasus-kasus tersebut. “Pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Bahkan Pak Mensesneg pada Jumat lalu sudah menyampaikan permintaan maaf dan komitmen evaluasi,” tegas Qodari.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
